Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

<p>Program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor&#160;marak diterapkan pemerintah daerah sejak penerapan opsen PKB pada tahun 2025. Program&#160;pemutihan&#160;ini telah terbukti meningkatkan penerimaan daerah dan membantu mencairkan tunggakan pajak, serta dapat mendorong kepatuhan wajib pajak dalam jangka pendek. Namun&#160;jika &#160;pelaksanaan dilakukan &#160;berulang akan berisiko menimbulkan moral hazard karena masyarakat dapat menunda pembayaran sambil menunggu kebijakan pemutihan priode berikutnya. Pada pokok bahasan ini penulis menekankan pentingnya evaluasi berbasis biaya-manfaat, keadilan bagi wajib pajak patuh, sasaran yang lebih terukur, transparansi, serta indikator keberhasilan yang berfokus pada peningkatan kepatuhan jangka panjang.&#160;Agar kebijakan pemutihan bisa berjalan efektif penulis berpendapat diperlukan beberapa langkah &#160;dalam upaya mengoptimalkan kebijakan insentif perpajakan daerah dalam pemutihan PKB yaitu :</p>
<ul>
<li>Kajian dan evaluasi yang transparan</li>
<li>Sasaran yang lebih terukur</li>
<li>Kreteria obyektuf dan batas waktu yang jelas</li>
<li>Penghargaan bagi wajib pajak patuh</li>
<li>Kebijakan yang proporsional dan berbasis indikator</li>
</ul>