Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

<p>Salah satu tugas Pemerintah Daerah adalah memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat yang ada di daerah. Salah satunya melalui penyediaan infrastruktur dasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat antara lain infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, sistem transportasi, sumber daya air (termasuk irigasi), sanitasi, listrik, dan telekomunikasi. Selain itu, infrastruktur dasar juga mencakup fasilitas sosial seperti sekolah, rumah sakit, dan perumahan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan adanya sumber dana anggaran yang cukup besar. Kebutuhan pendanaan secara nasional dalam RPJMN 2025-2029 diperkirakan mencapai Rp47.573 triliun, atau sekitar Rp9.514 triliun per tahun. Pendanaan dari Pendapatan APBD salah satunya berasal dari penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jika penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kurang bagus maka akan berdampak pada proses sinergi pendanaan tersebut</p>