Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

<p>Sengketa pajak bisa terjadi karena adanya perbedaan persepsi atau perbedaan pendapat antara wajib pajak dengan petugas pajak mengenai penetapan pajak terutang yang diterbitkan atau tindakan penagihan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Penyelesaian sengketa pajak yang dapat dilakukan oleh wajib pajak meliputi proses keberatan, banding, peninjauan kembali,dan gugatan. Upaya hukum keberatan atas ketetapan pajak diajukan ke Direktorat Jenderal Pajak, sedangkan upaya hukum banding dan gugatan diajukan ke Pengadilan Pajak (PP). Sedangkan peninjauan kembali (PK) diajukan ke Mahkamah Agung (MA) melalui Pengadilan Pajak. Selain itu ada upaya hukum terhadap kepemilikan barang yang disebut dengan sanggahan.</p>
<p>Video ini disajikan oleh Didik Hery Santosa,Widyaiswara Pusdiklat Pajak.</p>