Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Pada kesempatan kali ini saya mau sharing Tentang Bantuan Penagihan Pajak Dengan Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra. Menteri berwenang melakukan kerja sama untuk pelaksanaan Bantuan penagihan Pajak dengan Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra,meliputi: permintaan Bantuan Penagihan Pajak; dan pemberian Bantuan Penagihan Pajak. Perjanjian Internasional&#160; dalam bantuan Penagihan Pajak meliputi: persetujuan penghindaran Pajak berganda;&#160;konvensi tentang bantuan administratif bersama di bidang perpajakan; atau perjanjian bilateral atau multilateral lainnya. Permintaan Bantuan Penagihan Pajak dan pemberian&#160; Bantuan Penagihan Pajak dilakukan dalam hal Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra memiliki ketentuan domestik yang mengatur mengenai pelaksanaan Bantuan Penagihan Pajak secara Resiprokal. Dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis antara Direktur Jenderal Pajak dengan pejabat yang berwenang di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra.