Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Bantuan Penagihan Pajak adalah fasilitas bantuan penagihan Pajak yang terdapat di dalam perjanjian internasional yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Indonesia dan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra secara resiprokal untuk melakukan penagihan atas Utang Pajak yang diadministrasikan oleh Direktur Jenderal Pajak atau otoritas pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra.&#160;
Menteri berwenang melakukan kerja sama untuk pelaksanaan Bantuan Penagihan Pajak dengan Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra. Pelaksanaan Bantuan Penagihan Pajak &#160;meliputi: a. permintaan Bantuan Penagihan Pajak; dan b. pemberian Bantuan Penagihan Pajak, kepada pejabat yang berwenang di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra.&#160;Permintaan Bantuan Penagihan Pajak dan pemberian Bantuan Penagihan Pajak &#160;dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan Perjanjian Internasional secara resiprokal.