Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Ada 3 skema dalam fasilitas kesehatan
Skema 1: Terdapat Fasilitas Kesehatan yang merupakan kewajiban pemberi kerja untuk memberikan Fasilitas berdasarkan aturan Pemerintah:
Apabila yang seperti ini, bisa kita masukkan kedalam natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan; Pasal 4(3) huruf d angka 3. &#160;Ini merupakan yang dikecualikan dari Objek Pajak bagi penerimanya.
Untuk skema 1 konklusinya, Bagi Pemberi merupakan biaya yang dapat dikurangkan. Bagi Penerima merupakan penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak
Skema 2: Terdapat Fasilitas Kesehatan yang diberikan dengan skema reimbursement kepada pegawai. Untuk yang ini sudah sangat jelas sekali, reimbursement berarti pegawai menerima dalam bentuk uang, maka tidak bisa dimasukkan kedalam bagian dari lampiran pengecualian PMK-66 atas natura/kenikmatan,
Untuk skema 2 konklusinya, Bagi Pemberi merupakan biaya yang dapat dikurangkan apabila fasilitas diberikan sebagai bagian dari imbalan pekerjaan. Bagi Penerima merupakan objek pajak penghasilan
Skema 3: Terdapat Fasilitas Kesehatan yang diberikan dengan Kerjasama dalam bentuk Premi Polis kepada pihak ketiga (asuransi Kesehatan) Skema ini lah yang harus kita cek dilampiran PMK-66 tahun 2023, ternyata didalam lampiran, untuk menjadi dikecualikan terdapat Batasan atas penanganan penyakitnya yakni Diberikan dalam rangka penanganan: a. &#160; &#160;kecelakaan kerja; b. &#160; &#160;penyakit akibat kerja; c. &#160; &#160;kedaruratan penyelamatan jiwa; atau d. &#160; &#160;pengobatan lanjutan sebagai akibat kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. ketentuannya ada di Pepres nomor 7 tahun 2019, dan sebagai legitimasi dokumennya berupa surat keterangan dari Dokter/dokter spesialis
Untuk skema 3 konklusinya, Bagi Pemberi merupakan biaya yang dapat dikurangkan apabila fasilitas diberikan sebagai bagian dari imbalan pekerjaan. Bagi Penerima dapat dikecualikan dari objek pajak penghasilan apabila memenuhi batasan
&#160;