Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

<table width="666">
<tbody>
<tr>
<td width="438">
<p>PMK 59/PMK.03/2022 dan PMK 58/PMK.03/2022 memberikan pengaturan secara khusus untuk pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui e-marketplace dalam sistem informasi pengadaan. Video ini akan mengupas studi kasus penghitungan pajak atas pengadaan barang/jasa melalui beberapa platform e-marketplace dengan menggunakan beberapa metode pembayaran.<br />Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai ketentuan perpajakan belanja pemerintah secara online.<br />Pada video pertama kita sudah membahas regulasi perpajkan belanja online dan studi kasus pertama yaitu pembelian barang melalui retail daring dalam sistem informasi pengadaan pemerintah menggunakan UP<br />Pada video kedua kita juga sudah membahas studi kasus kedua dan ketiga yaitu pembelian melaui retail daring diluar sistem informasi pengadaan pemerintah menggunkana UP KKP dan pembelian melalui retail daring di luar sistem informs pengadaan menggunakan UP tunai.<br />Pada video ketiga ini kita akan melanjutkan pembahasan studi kasus kita yg keempat yaitu pembelian melalui retail daring dalam sistem informasi pengadaan pemerintah menggunakan LS</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&#160;</p>