Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

<p>Materi ini disusun oleh Direktorat Fasilitas Kepabeanan untuk mensosialisasikan perubahan kedua PER-7/BC/2021 tentang tata laksana Tempat Penimbunan Berikat (TPB). Perubahan ini memiliki tujuan meningkatkan kepastian hukum, menyederhanakan prosedur, dan menyesuaikan ketentuan dengan kebutuhan operasional di lapangan.</p>
<p>Beberapa pokok perubahan yang diatur meliputi perluasan definisi Surat Penetapan Pejabat Bea dan Cukai dengan ditambahkannya SPBL dan STCK-1, pengecualian penggunaan dokumen TPB bagi pengusaha yang izinnya dibekukan kecuali untuk pemasukan barang dengan fasilitas penangguhan Bea Masuk dan pembebasan cukai, kewajiban penyampaian dokumen TPB berkala secara elektronik, serta penjaluran dokumen TPB berkala yang dilakukan terhadap dokumen pelengkap pabean. Selain itu, diatur pula mengenai unmanifest untuk pemasukan kembali barang ekspor asal Gudang Berikat transit, kewajiban pemenuhan ketentuan larangan dan pembatasan yang ditetapkan dengan SPBL, mekanisme penggunaan barang sebagian melalui penyegelan dan pengawasan pemisahan barang, serta perluasan cakupan surat penetapan pejabat pada jalur kuning dan merah.</p>