Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

<p class="PDq2pG_selectionAnchorContainer" data-start="0" data-end="593">Ketentuan ekspor dan impor barang kiriman terus mengalami penyempurnaan untuk menyesuaikan perkembangan perdagangan internasional, pertumbuhan transaksi melalui perdagangan elektronik, serta kebutuhan akan proses pelayanan kepabeanan yang lebih cepat, sederhana, dan memberikan kepastian hukum. PMK Nomor 4 Tahun 2025 sebagai pembaruan regulasi yang mengatur berbagai aspek barang kiriman, mulai dari landasan hukum, definisi para pihak, hingga penyempurnaan mekanisme kepabeanan dan perpajakan guna mendukung efektivitas pelayanan serta pengawasan.</p>
<p data-start="595" data-end="1164" data-is-last-node="" data-is-only-node="">Materi ini menguraikan pokok-pokok perubahan yang diatur dalam PMK Nomor 4 Tahun 2025, termasuk fasilitas pembebasan bagi kelompok tertentu, ketentuan barang kiriman jemaah haji, serta penyederhanaan skema tarif bea masuk untuk komoditas tertentu. Dengan memahami materi ini, peserta diharapkan mampu mengidentifikasi perubahan kebijakan, menerapkan ketentuan sesuai regulasi yang berlaku, dan mendukung terciptanya pelayanan kepabeanan yang profesional, efisien, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pengguna jasa.</p>