Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Benar sekali pak langgeng
Dalam lampiran PMK 72 ini diatur bahwa mesin yang menghasilkan/memproduksi hasil olahan tembakau, seperti mesin Rajang tembakau, mesin linting rokok, dan sejenisnya dalam Industri Pengolahan Tembakau masuk dalam kategori kelompok 2.
Ini adalah pengaturan yang baru&#160;
Karena dalam aturan yang lama yaitu PMK 96 tahun 2009 tidak diatur terkait hal tersebut.
Dahulu para pelaku industri tembakau/rokok ini atas mesin nya disusutkan menggunakan kelompok 3, tetapi juga diberikan pilihan untuk melakukan penyusutan sesuai manfaatnya, tetapi wajib pajak harus mengajukan permohonan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Pengaturan yang lama itu tentunya cukup membingungkan bagi wajib pajak, karena ada variasi-variasi untuk masa manfaat atas mesin industry rokok. Dan karena juga wajib pajak diberikan pilihan untuk menyusutkan sesuai masa manfaat, tidak jarang terjadi perbedaan pendapat antara wajib pajak dan DJP/fiskus terkait usia manfaat, sehingga untuk penyelesaiannya harus sampai Pengadilan Pajak.
Industri rokok merupakan industri yang cukup popular di Indonesia, dan para pelaku industri ini juga tersebar banyak di seluruh Indonesia, oleh karena itu memberikan kemudahan dan kepastian hukum atas perpajakan bagi industry rokok adalah hal yang harus dilaksanakan.
Melalui PMK 72 ini sobat pemelajar, DJP berusaha memberikan kepastian hukum, utamanya terkait penyusutan atas mesin industry rokok.
Jadi dalam lampiran PMK 72, sudah disebut, bahwa untuk industry pengolahan tembakau, atas aset mesin yang menghasilkan/memproduksi hasil olahan tembakau, seperti mesin Rajang tembakau, mesin linting rokok, dan sejenisnya masuk dalam kategori kelompok 2.
&#160;