Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) merupakan surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran pagu APBN berdasarkan tagihan yang diajukan oleh satuan kerja melalui Surat Perintah Membayar (SPM).&#160;
Dalam Pelaksanaannya, tidak seluruh SP2D yang diterbitkan oleh KPPN dapat diterima oleh supplier/penerima dana yang disebabkan oleh adanya retur SP2D.&#160; Retur SP2D adalah penolakan/pengembalian atas pemindahbukuan dan/atau transfer pencairan APBN dari Bank Penerima kepada bank pengirim.
Retur SP2D sendiri diatur dalam&#160; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Retur Surat Perintah Pencairan Dana. Pada peraturan tersebut, terdapat beberapa hal yang dibahas, antara lain yaitu:
<ol>
<li>Penatausahaan Retur SP2D;</li>
<li>Pembayaran kembali dana Retur SP2D;</li>
<li>Penyetoran dana Retur SP2D ke Kas Negara; dan</li>
<li>Pengembalian penerimaan atas penyetoran dana Retur SP2D ke Kas Negara.</li>
</ol>
Selengkapnya dapat materi berikut.