Direktorat Jenderal Perbendaharaan

"Revisi anggaran hanya dapat dilakukan oleh Kanwil DJPb" merupakan pemahaman umum yang dimiliki oleh satuan kerja. Padahal satker juga dapat melakukan revisi anggaran secara mandiri. Revisi anggaran level POK adalah revisi anggaran yang merupakan kewenangan KPA.&#160;
KPPN Gunungsitoli membagikan AI terkait Best Practice Revisi Anggaran Level POK ini dikarenakan oleh 2 hal berikut.
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li>Belum pahamnya stakeholder akan perbedaan antara revisi kewenangan KPA dan revisi kewenangan Kanwil .</li>
<li>Tingginya frekuensi pelaksanaan revisi POK yang disetujui dan menjadi kewenangan KPA mendorong kami untuk berbagi best practice revisi anggaran yang dilaksanakan di KPPN Gunungsitoli.</li>
<li>Tingginya frekuensi perubahan pengelola keuangan</li>
</ul>
</li>
</ul>
Dengan adanya best practice, satker diharapkan:
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li>Mampu memahami proses revisi anggaran yang menjadi kewenangan KPA.</li>
<li>Penolakan sistem dapat diminimalisir karena tidak adanya pengajuan revisi POK yang bersamaan dengan revisi RPD.</li>
<li>Tingginya frekuensi perubahan pengelola keuangan satker tidak lagi menjadi alasan satker tidak dapat melakukan revisi anggaran POK secara mandiri</li>
</ul>
</li>
</ul>