Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

<p>Dalam rangka mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan dan berdaya saing, Dana Desa Tahun Anggaran 2025 diarahkan pada berbagai fokus prioritas strategis. Dana Desa digunakan untuk penanganan kemiskinan ekstrem, penguatan desa adaptif terhadap perubahan iklim, peningkatan layanan dasar kesehatan termasuk pencegahan stunting, serta mendukung ketahanan pangan berbasis potensi lokal. Selain itu, Dana Desa juga diarahkan untuk pengembangan potensi dan keunggulan desa, pemanfaatan teknologi informasi menuju implementasi Desa Digital, serta pembangunan berbasis padat karya tunai menggunakan bahan baku lokal. Penyaluran Dana Desa Tahun 2025 dibagi menjadi dua kategori, yaitu Dana Desa earmarked (penggunaan tertentu) dan non-earmarked (penggunaan fleksibel). Setiap kategori memiliki mekanisme penyaluran yang jelas, dengan syarat administrasi dan tahapan yang ditentukan berdasarkan ketentuan terbaru. Untuk memastikan transparansi dan efektivitas, pemerintah juga memperkuat pengawasan melalui Nota Kesepahaman antara Kementerian Desa PDTT dan Kepolisian RI. Berdasarkan PMK Nomor 108 Tahun 2024, Dana Desa Tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp71 triliun sebelum dilakukan efisiensi sebesar Rp2 triliun sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. KPPN Kendari bertanggung jawab atas penyaluran Dana Desa di lima kabupaten wilayah Sulawesi Tenggara dengan rincian alokasi yang telah ditetapkan. Melalui pengelolaan Dana Desa yang tepat sasaran dan akuntabel, diharapkan tercapai percepatan pembangunan desa menuju tercapainya visi Indonesia Maju dan Indonesia Emas 2045.</p>