Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

<p>Pengendalian pengadaan barang/jasa pemerintah harus dilakukan setiap saat, terukur, sistematis dan melakukan tindak lanjut apabila terjadi penyimpangan antara rencana dan realisasi. Pengendalian kontrak terbagi menjadi 11 seri, adapun pada seri 2 kali ini akan dibahas dengan tema Pengendalian lingkup dalam ketentuan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah. Pada seri II ini terbagi menjadi 3&#160; standar kompetensi meliputi struktur naskah perjanjian/kontrak, anatomi kontrak kerja konstruksi, dan pengendalian lingkup pekerjaan akan menjamin fungsional dari pekerjaan yang dilakukan dan tercapainya pencapaian kinerja pekerjaan. Terkait tahapan pelaksanaan kontrak yang meliputi 3 struktur utama yakni pertama pendahuluan, kedua Isi Kontrak, berisi pernyataan dan ketiga penutup. Kalau dilihat dari anatomi kontrak kerja konstruksi misalnya maka terdiri dari ketentuan pokok, dokumen teknis, dokumen harga/biaya dan pemenuhan standar K4 (kesehatan, keselamatan kerja dan keberlanjutan).&#160; Pengendalian lingkup pekerjaaan meliputi ruang lingkup pekerjaan, pelaksanaan ruang lingkup pekerjaan, dan pengendalian lingkup pekerjaan.</p>