Direktorat Jenderal Perbendaharaan

<p>Materi ini membahas prinsip, dasar hukum, dan mekanisme pengelolaan kas Badan Layanan Umum (BLU), dengan fokus pada optimalisasi saldo kas. Pengelolaan kas meliputi penerimaan, pengeluaran, dan optimalisasi kas, termasuk pemanfaatan idle cash melalui investasi jangka pendek atau panjang. Dasar hukum yang digunakan antara lain PP 23/2005 jo PP 74/2012, PMK 129/2020 jo PMK 202/2022, dan PMK 172/2021. Materi ini menekankan pentingnya perencanaan kas yang akurat untuk meminimalkan saldo menganggur, serta mengarahkan penggunaan kas untuk membiayai layanan publik, menambah dana kelolaan, atau mendukung investasi pemerintah. Selain itu, dijelaskan pula mekanisme pemindahan saldo kas antar-BLU maupun dari BLU ke Dana Kelolaan, sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas layanan BLU, memperkuat multiplier effect ekonomi, dan mengurangi beban fiskal di tengah keterbatasan APBN.</p>