Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

<p>Pengantar Pengendalian Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.</p>
<p>Pengendalian pengadaan barang/jasa pemerintah harus dilakukan setiap saat, terukur, sistematis dan melakukan tindak lanjut apabila terjadi penyimpangan antara rencana dan realisasi. Pengendalian kontrak terbagi menjadi 11 seri, adapun pada seri 1 kali ini akan dibahas dengan tema pengantar pengendalian kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah. Pada seri I ini terbagi menjadi 5&#160; standar kompetensi meliputi definisi pengendalian kontrak, para pihak dalam pengendalian kontrak, Identifikasi jenis permasalahan kontrak yang tergantung pada tahapan dan monitoring pelaksanaan kontrak pengadaan, prinsip pengendalian kontrak, dan tahapan dalam pengendalian Kontrak. Para pihak dalam pengendalian meliputi penyedia dan PA/KPA/PPK sesuai hak dan kewajiban sebagaimana ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. Tahapan pengendalian meliputi : persiapan pengendalian pelaksanaan kontrak, pelaksanan pengendalian kontrak, dan reviu pelaksanaan kontrak, yang meliputi kegiatan melakukan reviu atas pelaksanaan kontrak dan mendokumentasikan hasil reviu pengelolaan kontrak.</p>