Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Penetapan tarif pendaftaran IMEI (International Mobile Equipment Identity) untuk perangkat telekomunikasi di Indonesia diatur oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan dan pelayanan atas impor perangkat telekomunikasi, seperti ponsel, yang dibawa oleh penumpang atau awak sarana pengangkut.
Peraturan terbaru yang mengatur hal ini adalah Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-7/BC/2023, yang merupakan perubahan atas peraturan sebelumnya, PER-13/BC/2021. Peraturan ini mencakup tata cara pemberitahuan dan pendaftaran IMEI dalam pemberitahuan pabean, serta penetapan tarif dan nilai pabean yang harus dibayarkan.
Berikut adalah syarat-syarat pendaftaran IMEI di Indonesia:
<ol>
<li>Identitas Pemilik: Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk warga negara Indonesia atau paspor untuk warga negara asing.</li>
<li>Bukti Kepemilikan Perangkat: Nota pembelian atau faktur yang mencantumkan nomor IMEI perangkat.</li>
<li>Informasi Perangkat: Nomor IMEI perangkat (dapat ditemukan di kotak perangkat atau dengan menekan *#06# pada keypad).</li>
<li>Dokumen Tambahan untuk Perangkat Impor: Bukti pembayaran bea masuk dan pajak impor.</li>
<li>Akses Internet: Untuk mengakses portal pendaftaran online.</li>
<li>Akun pada Portal Pendaftaran: Mendaftar akun pada situs resmi pendaftaran IMEI.</li>
</ol>