Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Good governance sebagai prinsip sangat universal menjadi rujukan bagi semua&#160; umat beragama, dan dapat ditemukan pada kultur budaya mana pun. Sedangkan yang&#160; membedakan praktek-praktek good governance di suatu negara adalah good governance sebagai sistem, karena harus selalu menyesuaikan dengan sistem hukum, keadaan, dan&#160; perkembangan kemajuan, serta kultur bangsa itu sendiri. Good governance mengandung&#160; makna bagaimana cara suatu bangsa mendistribusikan kekuasaan dan mengelola&#160; sumberdaya dan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Dengan kata lain, dalam&#160; konsep governance terkandung unsur demokratis, adil, transparan, rule of law, partisipatif&#160; dan kemitraan. Mungkin definisi yang dirumuskan IIAS adalah yang paling tepat&#160; menggambarkan makna tersebut yakni &#8220;the process whereby elements in society wield&#160; power and authority, and influence and enact policies and decisions concerning public life, economic and social development.&#8221; Tidak perlu disanggah lagi bahwa Indonesia Masa Depan yang kita cita-citakan amat memerlukan good governance agar kita dapat menyelenggarakan pemerintahan&#160; negara sesuai dengan praktek-praktek yang diterima secara internasional. Namun,&#160; perumusan praktek-praktek tersebut harus dilakukan secara hati-hati dan dengan sangat&#160; memperhatikan budaya dan kondisi bangsa Indonesia. Jangan terjadi, Indonesia kemudian&#160; semakin terjerumus kedalam jebakan negara asing atau lembaga internasional dalam&#160; pemilihan bentuk penyelenggaraan pemerintahan negara, hubungan antara pusat dan&#160; daerah, serta dalam pengelolaan keuangan negara.