Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja, Bendahara Pengeluaran dan BPP merupakan wajib pungut atas pajak yang timbul karena adanya pembayaran UP (Pasal 5 PMK Nomor 162/PMK.05/2013), oleh karena itu BP/BPP harus memperhitungkan dan memungut/memotong pajak atas tagihan dalam SPBy yang diajukan kepadanya. BP/BPP harus menyetorkan pajak atas tagihan dalam SPBy ke Kas Negara dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang berisi nomor billing pajak dengan menggunakan akun sesuai dengan jenis pajak berkenaan. Pemungutan PPh 22 dilakukan jika ada belanja barang yang melebihi nilai Rp 2 juta (tidak termasuk PPN), disamping itu untuk pemungutan PPN harus berdasarkan Faktur Pajak yang merupakan bukti jika rekanannya adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan nilai belanja minimal Rp 2 juta (tidak termasuk PPN).