Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

<p>Materi ini memberikan pemahaman kepada instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah dan insatansi pemerintah desa dalam memotong PPh Pasal 21 atas pembayaran kepada peserta kegiatan. Pemahaman yang benar tentang pemotongan PPh Pasal 21 atas pembayaran dkepada peserta kegiatan sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pemotongan pajak oleh instansi pemerintah.</p>
<p>Besarnya PPh Pasal 21 peserta kegiatan yang harus dipotong oleh Instansi Pemerintah kepada selain pejabat negara, PNS, anggota TNI/POLRI adalah tarif pasal 17 (1) a UU PPh dikalikan dengan jumlah penghasilan bruto untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah pecah. Pemotongan PPh Pasal 21 kepada pejabat negara, PNS, anggota TNI/POLRI dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 80 tahun 2010 yang dibedakan kedalam tiga tarif sesuai dengan golongan atau pangkatnya</p>