Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

<p>Dengan diundangkannya Undang-undang nomor 5 tahun 2014 maka aparatur sipil negara (ASN) terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja (PPPK). Sebagai konsekwensi dengan aturan ini maka pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 juga akan mengalami perbedaan perlakuan antara ASN yang berstatus sebagai PNS dan berstatus sebagai PPPK. Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan nomor 168 tahun 2023 maka pemotongan PPh Pasal 21 kepada ASN yang berstatus sebagai PPPK akan kita perlakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan mengkategorikannya sebagai pegawai tetap. Video ini menjelaskan cara pemotongan PPh Pasal 21 kepada pegawai tetap berdasarkan PMK nomor 168 tahun 2023 dimana setiap masa selain masa pajak terakhir PPh Pasal 21 dihitung menggunakan tarif efektif bulanan dikalikan dengan dasar pengenaan sementara masa pajak terakhir adalah sebesar sebesar selisih antara Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang selama 1 (satu) Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong pada Masa Pajak selain Masa Pajak Terakhir.</p>