Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

<p>Materi ini memberikan pemahaman kepada instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah dan insatansi pemerintah desa dalam memotong PPh Pasal 21 atas pembayaran honorarium kepada PNS. Pemahaman yang benar tentang pemotongan PPh Pasal 21 atas pembayaran honorarium kepada PNS sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pemotongan pajak oleh instansi pemerintah.</p>
<p>Pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang menjadi beban APBN/APBD secara khusus telah diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 80 tahun 2010 yang aturan pelaksanaannnya tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 262/PMK.03/2010. Besarnya PPh Pasal 21 atas pembayaran kepada PNS, anggota TNI dan anggota POLRI berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama apapun tidak termasuk biaya perjalanan dinas dibedakan kedalam tiga tarif sesuai dengan golongan atau pangkatnya.</p>