Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Pajak Daerah merupakan&#160;
Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan penguatan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk memungut Pajak Daerah. Penguatan local tax dilakukan melalui restrukturisasi jenis pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan daerah baru dan harmonisasi dengan UU Cipta Kerja. Berdasarkan UU HKPD terdapat 7 Jenis Pajak Provinsi dan 9 Jenis Pajak Kabupaten/Kota