Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

<p>PP Nomor 49 Tahun 2018 Mengamanatkan bahwa tenaga honorer setelah tanggal 28 November 2023 sudah tidak ada lagi pada instansi pemerintah. Status kepegawaian instansi pemerintah terdiri dari PNS dan PPPK. Apabila instansi pemerintah memerlukan jasa petugas kebersihan, pramubakti dan pengemudi dapat dilakukan melalui tenaga alih daya (outsourcing) pihak ketiga. Hasl tersebut apabila dikaitkan dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, cara pengadaan jasa alih daya akan dilakukan melalui tender. Hal yang mendasar dalam tender adalah bagaimana merencanakan pengadaan secara berkualitas. Salah satu unsur dalam perencanaan yang berkualitas adalah bagaimana menyusun dan menghitung&nbsp; HPS. Pada vidio ini, Parwanta Widyaiswara Ahli Madya Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan akan mengupas secara detail tentang komponen-komponen&nbsp; biaya yang akan dipergunakan dalam menyusun dan menghitung HPS. Semoga bermanfaat</p>
<p>&nbsp;</p>