Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Pinjaman Luar Negeri adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh Pemerintah dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.12 Kewenangan melakukan Pinjaman Luar Negeri ada pada Menteri Keuangan. 13 Pinjaman Luar Negeri harus memenuhi prinsip:
<ol>
<li>transparan;</li>
<li>akuntabel;</li>
<li>efisien dan efektif;</li>
<li>kehati-hatian;</li>
<li>tidak disertai ikatan politik, dalam arti tidak mempengaruhi kebijakan politik negara; dan</li>
<li>tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan Negara.</li>
</ol>
Pinjaman Luar Negeri bersumber dari:
<ol>
<li>Kreditor Multilateral;</li>
<li>Kreditor Bilateral;</li>
<li>Kreditor Swasta Asing; dan</li>
<li>Lembaga Penjamin Kredit Ekspor.</li>
</ol>
&#160;
Pinjaman Luar Negeri digunakan untuk:
<ol>
<li>membiayai defisit APBN;</li>
<li>membiayai kegiatan prioritas Kementerian/Lembaga;</li>
<li>mengelola portofolio utang.</li>
<li>diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah;</li>
<li>diteruspinjamkan kepada BUMN; dan/atau</li>
<li>dihibahkan kepada Pemerintah Daerah.</li>
</ol>