Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Kementerian/Lembaga diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban atas anggaran yang dikelolanya. Badan Gizi Nasional sebagai salah satu Kementerian/Lembaga pada Kabinet baru juga diwajibkan untuk menyusun Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL). BGN memperoleh tugas dari Presiden untuk menyelenggarakan program prioritas nasional berupa program makan bergizi gratis (MBG). LKKL yang disusun oleh BGN merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan program MBG tersebut.
Dalam penyelenggaraan program MBG tersebut BGN mengikuti PMK 168 Tahun 2015 yang mengatur mengenai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga. BGN menjalankan program pemberian MBG kepada para penerima manfaat melalui Yayasan. Selanjutnya Yayasan bermitra dengan SPPG untuk memastikan program MBG berjalan secara akuntabel dan tranparan. Yayasan menerima transferan dana dari BGN, lalu menggandeng mitra SPPG untuk bersama-sama mengelola dapur MBG.
PMK 168 Tahun 2015 mewajibkan BGN untuk menyusun pedoman umum dan petunjuk teknis dalam pengelolaan anggaran program MBG tersebut. Salah satu aspek yang diatur adalah laporan penggunaan dana atas program MBG yang diselenggarakan oleh SPPG bersama dengan Yayasan. Pertanyaannya adalah apakah SPPG harus menyusun laporan keuangan SPPG? Artikel ini bertujuan untuk membahas urgensi SPPG dalam menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana untuk program MBG.
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;
Referensi:
<ol>
<li>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2015 cq PMK 173 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga.</li>
<li>Keputusan Kepala BGN Nomor 401.1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG Tahun Anggaran 2026.</li>
<li>Sumber relevan lainnya yang terkait.</li>
</ol>