Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Berdasarkan evaluasi atas pelaksanaan penerapan akuntansi pada LK K/L, LK BUN serta LKPP dan untuk lebih memberikan kepastian pengaturan penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berdasarkan prinsip, dasar, aturan, dan praktik spesifik yang dipilih dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan di lingkungan pemerintah pusat, perlu mengganti PMK tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
Terdapat 8 pokok perubahan dalam PMK 100 Tahun 2025, yaitu: 1). Kebijakan Akuntansi atas Pengakuan &#8220;Hak Pemerintah&#8221; Sehubungan dengan Adanya Peristiwa Tuntutan Hukum yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (In Kracht Van Gewijsde), 2). Kebijakan Akuntansi atas Transaksi terkait Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA), 3). Kebijakan Akuntansi atas Pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN) Persediaan yang Sudah Tidak Berada dalam Penguasaan, 4). Kebijakan Akuntansi atas Belanja Dibayar di Muka (BDDM), 5). Kebijakan Akuntansi terkait Pembiayaan Syariah, 6). Kebijakan Akuntansi atas Hewan, Ikan, dan Tanaman, 7). Kebijakan Akuntansi atas Tanah Luar Negeri, 8). Kebijakan Akuntansi atas Implementasi Deposit Pajak (Coretax).