Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

&#8220;DJBC mempunyai visi menjadi Institusi Kepabeanan dan Cukai terkemuka diseluruh dunia
&#8220;DJBC mempunyai misi :Memfasilitasi perdangan dan industry, melindungi perbatasan dan masyarakat indonesia dari rawannya penyeludupan dan perdagangan illegal, mengoptimalkan penerimaan negara dibidang kepabeanan dan cukai.
&#8220;DJBC mempunyai Fungsi Utama : mengoptimalkan penerimaan negara melalui Bea Masuk, Bea Keluar, PDRI, Cukai, PPH hasil tembakau dan mencegah terjadinya kebocoran penerimaan negara.
fungsi utama &#160;sebagai
community protector &#8220;mencegah masuknya barang barang yang membahayakan keamanan Negara,&#160; mencegah masuknya barang-barang merusak kesehatan dan meresahkan masyarakat, melindungi masyarakat dari masuknya barang yang tidak memenuhi standar.
Trade facilitator &#8220;meningkatkan &#160;kelancaran arus barang dan perdagangan, menekan ekonomi biaya tinggi, menciptakan iklim perdagangan yang kondusif, mencegah perdagangan ilegal.
Daerah pabean meliputi : wilayah darat,perairan, udara diatasnya, serta tempat-tempat di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen.
Aturan dibidang IMPOR :
Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 yang diubah dengan&#160; Undang- Undang nomor : 17 tahun 2006.
PMK nomor : 190/PMK.04/2022 tentang pengeluaran barang impor untuk dipakai.
PER nomor : PER-2/BC/2023 tentang petunjuk pelaksanaan pengeluaran barang impor untuk dipakai.
Aturan dibidang Ekspor :
Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 yang diubah dengan&#160; Undang- Undang nomor : 17 tahun 2006.
PMK nomor : 155/PMK.04/2022 tentang kepabeanan dibidang ekspor.
PMK nomor : 106/PMK.04/2022 tentang pemungutan Bea keluar.
PER nomor : PER-09/BC/2023 tentang tatalaksana kepabeanan dibidang ekspor.
Macam-macam dokumen kepabeanan :
IMPOR : BC 2.0, BC 2.1, BC 2.2, BC 2.4, BC 2.5
EKSPOR : BC 3.0
BONDEC : BC 4.0
KAPAL : BC 1.0, BC 1.1, BC 1.2, BC 1.3