Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik:
<ol>
<li>konsumsinya perlu dikendalikan;</li>
<li>peredarannya perlu diawasi;</li>
<li>pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau</li>
<li>pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.</li>
</ol>
Jenis-jenis Barang Kena Cukai antara lain:
<ol>
<li>Hasil Tembakau;</li>
<li>Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA);</li>
<li>Etil Alkohol (EA).</li>
</ol>
Ciri-ciri Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Ilegal:
<ol>
<li>Polos (produk Hasil Tembakau tidak dilekati Pita Cukai);</li>
<li>Palsu (pita cukai yang dilekatkan tidak memenuhi fitur keaslian pita cukai);</li>
<li>Bekas (pita cukai yang dilekatkan menggunakan pita cukai bekas pakai);</li>
<li>Salah peruntukan (jenis BKC pada pita cukai yang dilekatkan tidak sesuai dengan jenis BKC pada kemasan);</li>
<li>Salah Personalisasi (personalisasi yang tertera pada pita cukai tidak sesuai dengan nama perusahaan pada kemasan).</li>
</ol>
Peran Masyarakat antara lain:
<ol>
<li>Produsen : Tidak membuat Barang Kena Cukai illegal;</li>
<li>Pedagang : Tidak menjual Barang Kena Cukai illegal;</li>
<li>Konsumen : Tidak mengkonsumsi Barang Kena Cukai illegal;</li>
</ol>
Setiap orang melaporkan kepada Bea dan Cukai atau Aparat Penegak Hukum jika menemukan &#160;BKC illegal