Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Kartu Kredit Pemerintah (KKP) adalah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh bank dengan tujuan memfasilitasi pembayaran berbagai kebutuhan pemerintah yang dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebagai Kartu Kredit Corporate, KKP digunakan untuk belanja operasional, belanja modal, dan perjalanan dinas jabatan. Penerbit KKP, yang merupakan bank yang sama dengan rekening Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BP/BPP), berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb).
Penggunaan KKP tunduk pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan, memastikan transparansi, efisiensi, dan kepatuhan terhadap aturan pengadaan pemerintah. Dengan nilai belanja maksimal yang ditetapkan, KKP mendorong penggunaan produk dalam negeri melalui katalog elektronik, toko daring, dan platform pembayaran pemerintah. KKP tidak hanya mempermudah proses pembayaran, tetapi juga mendukung pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil dalam mendukung perekonomian lokal.