Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Mengenal Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Penyusun: 1. Nurul Fitri Hafizha K 2. Ridwana Septian Nurhadian 3. Zahra Ajmaliyah&#160;
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak daerah yang menjadi sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD), dikenakan atas setiap perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, seperti melalui jual beli, hibah, atau waris.
Dasar hukum BPHTB diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 HKPD dan PP Nomor 35 Tahun 2023 KUPDRD. Dasar pengenaan pajaknya adalah Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP), yang diperoleh dari Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP&#8212;yaitu nilai transaksi atau NJOP yang lebih tinggi) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) yang ditetapkan oleh daerah, dan NPOPTKP ini hanya berlaku untuk satu objek. Tarif BPHTB dikenakan paling tinggi sebesar 5% dari NPOPKP, dan kontribusinya sangat penting untuk pembiayaan Pembangunan Daerah