Direktorat Jenderal Perbendaharaan

<p>Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, antara lain terkait ketentuan umum, rekomendasi persetujuan dari Direktorat Anggaran Bidang, pemenuhan alokasi dasar, pengalokasian anggaran yang bersumber dari PNBP, pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan bantuan pemerintah, penyusunan dan reviu RKA-K/L, perubahan informasi kinerja, pemblokiran anggaran, pemberian catatan khusus anggaran, serta mekanisme revisi anggaran. Salah satu penyesuaian signifikan adalah mekanisme penyusunan RKA-K/L yang kini diatur lebih rinci dalam PMK Nomor 107 Tahun 2024. Penyusunan RKA-K/L dilakukan secara berjenjang dimulai dari pra-penyusunan, penyusunan berdasarkan Pagu Anggaran K/L, penelitian dan reviu oleh Biro Perencanaan serta APIP, penelaahan bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas, hingga penyesuaian RKA-K/L pasca penetapan Alokasi Anggaran. Dalam proses ini juga diatur mekanisme penempatan alokasi dalam output cadangan, pemblokiran anggaran yang belum memenuhi persyaratan, serta pemberian catatan khusus anggaran. Penyempurnaan ini bertujuan meningkatkan ketepatan, efisiensi, dan akuntabilitas penyusunan anggaran belanja negara.</p>