Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

<p>Satuan kerja mengajukan Tambahan Uang Persediaan&#160; apabila Uang Persediaan tidak cukup tersedia untuk membiayai pengeluaran yang bersifat mendesak dalam satu bulan. Satker harus mengajukan permohonan persetujuan Tambahan Uang Persediaan ke Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Permohonan tersebut dilampiri dengan renana penggunaan dana untuk kegiatan tersebut. Setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2023,&#160; Bendahara Pengeluaran pengajukan permohonan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan ke Pejabat Pembuat Komitmen. Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan dan menyampaikan ke Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar dengan melampirkan surat persetujuan Tambahan Uang Persediaan. Apabila setuju, maka Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar menerbitkan Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan dan disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setelah menguji dan menyetujui maka akan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Tambahan Uang Persediaan.&#160;</p>