Direktorat Jenderal Anggaran

Halo Sobat Pemelajar!
Kita pernah mengalami defisit lebih dari 3% selama masa pandemi Covid-19. Di tahun 2023 pemerintah optimis akan kembali menetapkan defisit maksimal 3%. Pada LOKeR Episode 51 yang telah diselenggarakan pada tanggal 2 Desember 2022, Bapak Wisynu Wardhana (Kepala Subdirektorat Analisis Ekonomi Makro dan Pendapatan Negara, DJA) menjelaskan mengenai bagaimana strategi dalam menghadapi kebijakan tersebut.&#160;
Dalam UU No. 17 Tahun 2003, defisit di Indonesia dibatasi sebesar maksimal 3% terhadap PDB. Akan tetapi, adanya pandemi COVID-19 pada tahun 2020 menyebabkan segala aspek terdampak negatif, termasuk keuangan negara. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan langkah-langkah cepat dan antisipatif, salah satunya adalah dengan diterbitkannya UU No. 2 Tahun 2020. Dalam UU tersebut, terdapat kebijakan keuangan negara yaitu diberikan kewenangan bagi pemerintah dan otoritas moneter dan sektor keuangan mengenai:
1. kebijakan keuangan negara antara lain,
<ol style="list-style-type: lower-alpha;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">penyesuaian batasan defisit APBN di atas 3% PDB s.d. tahun 2022;</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN jika anggaran belum tersedia atau tidak cukup tersedia</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">pergeseran dan refocusing anggaran pusat dan daerah</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">insentif perpajakan untuk memajukan dunia usaha, seperti penyesuaian tarif PPh</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">menerbitkan SUN dan/atau SBSN</li>
</ol>
2. kebijakan sektor keuangan, antara lain,&#160;
<ol style="list-style-type: lower-alpha;">
<li>penguatan kewenangan BI untuk membeli SBN jangka panjang di pasar perdana untuk mendukung Covid-19</li>
<li>Penguatan kewenangan OJK dan LPS untuk mencegah risiko yang membahayakan stabilitias sistem keuangan serta perlindungan nasabah perbankan</li>
<li>penguatan kewenangan Pemerintah dalam menangani permasalahan perbangkan dan stabilitas sistem keuangan akibat dampak Covid-19</li>
</ol>
&#160;
Kebijakan yang bersifat extraordinary ini sangat berdampak pada kondisi APBN. Pada tahun 2020 APBN yang semula ditetapkan defisit 1,76 (-1,76% terhadap PDB), melalui Perpres 54/2020 direvisi menjadi -5,07%, dan melalui Perpres 72/2020 menjadi -6,34%. Hal ini dikarenakan kondisi Covid-19 yang semakin lama semakin meningkat. Namun pada akhirnya, realisasi dapat sedikit ditekan pada angka -6,14%. Hal ini Pada tahun 2021 APBN yang semula ditetapkan -5,7% terealisasi pada -4,57%, hal ini dikarenakan kondisi pandemi yang semakin terkendali. Salah satu yang dilakukan Pemerintah adalah dengan adanya Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam rangka penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Di tahun 2022, dengan semakin membaiknya penanganan pandemi, pemerintah tetap melakukan konsolidasi fiskal agar bisa&#160;comply&#160;dengan UU 2/2020 di tahun 2023 (mengembalikan defisit di bawah 3%). Target yang ditetapkan sebesar -4,85%. Meskipun pandemi semakin membaik namun Pemerintah dihadapkan dengan kondisi global dimana meningkatkan harga komoditas yang perlu cepat direspon agar stabilitas ekonomi tetap terjaga. Di bulan Mei, Pemerintah menetapkan Perpres 98/2022 sehingga defisit diturunkan menjadi -4,50%. APBN bekerja keras mendukung penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.
Selain Indonesia, banyak negara melakukan penyesuaian fiskal untuk menangani pandemi Covid-19. Sekitar 35% negara yang memiliki fiscal rules juga memiliki&#160;escape clause&#160;dan melakukan aktivasi&#160;escape clause&#160;pada saat pandemi. Indonesia tidak memiliki&#160;escape clause, sehingga masuk ke kategori&#160;suspend rules, yaitu melakukan aktivasi sementara. Selain itu ada pula negara yang melakukan modifikasi terhadap targetnya. Yang paling banyak adalah negara-negara yang melakukan revisi pada fiscal rulesnya (terdapat lebih dari 50%), yaitu menambah ataupun mengurangi ketentuannya (fiscal rules).&#160;
Konsolidasi fiskal menjadi keharusan sebagai jangkar stabilitas makro. Alasan diperlukannya konsolidasi fiskal dari berbagai perspektif adalah sebagai berikut:
1. Perspektif makroekonomi
<ul>
<li>Mengurangi pembiayaan dengan cost of fund yang tinggi</li>
<li>Tidak ada lagi skema burden sharing dengan BI</li>
<li>Menghindari crowding out seiring sudah mulai pulihnya peran sektor swasta</li>
</ul>
2. Perspektif fiskal
<ul>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Menjaga sustainabilitas (debt ratio, interest ratio, debt service ratio)</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Mengembalikan fiscal space untuk menjaga countercyclical fiscal policy</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Defisit harus dimanfaatkan untuk belanja produktif serta menciptakan pertumbuhan ekonomi dan rate return yang baik</li>
</ul>
3. Perspektif kredibilitas
<ul>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Menjaga komitmen amanat UU No. 2 Tahun 2020 (defisit kembali maksimal 3% di tahun 2023)</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Menjaga kredibilitas dan kepercayaan pasar (market confidence)</li>
</ul>
&#160;
Beberapa faktor pendukung proses rekonsiliasi fiskal adalah efektivitas penanganan Covid-19, Pemulihan Ekonomi semakin kuat, efektivitas reformasi kebijakan fiskal, serta kemampuan merespon uncertainty. Selain itu beberapa faktor positif lainnya adalah,
<ol>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">kasus covid-19 terkendali meskipun meningkat dalam beberapa waktu terakhir</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">resiliensi pemulihan ekonomi nasional terus berlanjut</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">kinerja sektor eksternal Indonesia masih positif</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">dibandingkan negara peers kenaikan inflasi domestik masih moderat</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">kinerja positif APBN 2022 menjadi modal kuat konsolidasi fiskal di tahun 2023&#160;</li>
</ol>
Namun, terdapat risiko perekonomian global diantaranya inflasi global yang melonjak, pengetatan likuiditas dan kenaikan suku bunga, potensi krisis pangan, energi, dan sektor keuangan, potensi terjadinya stagflasi serta tensi geopolitik.
Pemerintah secara konsisten akan menjalankan konsolidasi fiskal sehingga dapat membawa defisit APBN tahun 2023 menjadi di bawah 3%, yaitu sebesar 2,84% terhadap PDB. Kebijakan fiskal seringkali memiliki&#160;multiple goals&#160;(bukan hanya defisit di bawah 3%), salah satunya kebijakan tersebut didesain agar dapat mendukung peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Namun demikian, untuk dapat mendukung peningkatan produktivitas tersebut, APBN juga akan dioptimalkan untuk menjalankan fungsinya dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi, menahan guncangan risiko global (shock absorber), serta mengantisipasi dan memitigasi risiko yang ada dengan tetap menjalankan target konsolidasi fiskal yang berkualitas dari sisi pendapatan maupun belanja negara.
Beberapa hal yang telah dipersiapkan Pemerintah untuk menjalankan konsolidasi fiskal serta menjaga APBN 2023 antara lain&#160;
<ol>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Di tahun 2023 pemerintah dan DPR sepakat APBN harus dapat menjaga optimisme perekonomian nasional. Hal tersebut tercermin dalam asumsi dasar ekonomi makro pada APBN 2023.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Di tahun 2023 beberapa fokus alokasi anggaran sebagai berikut.&#160;</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Subsidi dan kompensasi tahun 2023 diarahkan untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">UU NO 28/2022 tentang APBN 2023 mengatur fleksibilitas anggaran bagi Pemerintah</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Sharing Beban Belanja pada UU APBN 2023 berupa cost sharing (Biaya Penanganan Pandemi COVID-19) dan Burden Sharing (Belanja Subsidi Energi/ Kompensasi)</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Selain itu Pemerintah juga telah menyiapkan langkah-langkah antisipatif dalam menghadapi keadaan darurat pada UU APBN 2023, diantaranya a. Langkah-langkah dalam penanganan kondisi darurat termasuk penanganan pandemi COVID-19 dam dampaknya terhadap perekonomian dan/atau sektor keuangan untuk menjaga kesinambungan kebijakan Pemerintah yang sudah ditempuh sebelumnya.
b. Diperkenankan pelebaran defisit yang melampaui dari besaran defisit yang telah ditetapkan dalam UU APBN 2023 (di atas target defisit namun tetap &lt; 3% PDB).
c. Pemerintah dapat melakukan langkah antisipasi dengan persetujuan DPR. Keputusan tersebut dapat diberikan dalam waktu tidak lebih dari 2x24 jam setelah usulan disampaikan Pemerintah kepada DPR. 
Saksikan tayangan lengkap kegiatan LOKeR Episode 51 pada&#160;youtube&#160;BPPK Kemenkeu RI melalui tautan&#160;<a href="https://bit.ly/youtubeloker51">https://bit.ly/youtubeloker51</a>. Materi dapat diunduh pada tautan&#160;<a href="https://bit.ly/materiloker51">https://bit.ly/materiloker51</a>.&#160;&#160;
Sobat Pemelajar, jangan lupa ikuti terus LOKeR yang diselenggarakan secara rutin setiap hari Jumat, pukul 13.30 WIB.&#160; Informasi lengkap dapat diakses melalui tautan link&#160;<a href="https://linktr.ee/lokerkemenkeu">https://linktr.ee/lokerkemenkeu</a>.
Kita pemelajar, belajar tanpa batas!
</li>
</ol>