Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Artikel ini mengkaji implementasi PSAP 16 dan ISAK 16 dalam Perjanjian Konsesi Jasa serta pengaruhnya terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode scoping review terhadap literatur periode 2014&#8211;2024, penelitian ini mengevaluasi implementasi PSAP 16 (sektor publik) dan ISAK 16 (sektor swasta) pada transaksi perjanjian konsesi. Analisis ini dilatarbelakangi oleh penerapan akuntansi pada transaksi perjanjian konsesi di Indonesia yang masih menghadapi sejumlah tantangan, salah satunya kurangnya pemahaman terhadap regulasi akuntansi yang berbeda antara sektor publik dan swasta.
Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan PSAP 16 dan ISAK 16 berpengaruh positif terhadap transparansi, namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan. Kendala utama meliputi ketidakjelasan klausul perjanjian, sistem pencatatan manual yang belum terintegrasi, serta minimnya pengungkapan informasi. Penelitian ini merekomendasikan perbaikan mekanisme pencatatan, penguatan kepatuhan standar akuntansi, dan integrasi sistem guna meningkatkan akuntabilitas pengelolaan aset publik.