Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

APBN tidak hanya berfungsi sebagai dokumen anggaran, tetapi merupakan instrumen vital kebijakan fiskal dalam bernegara. Sebagaimana disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, APBN memiliki tiga fungsi utama, yaitu: alokasi, untuk memastikan sumber daya dialokasikan pada sektor-sektor yang memberi manfaat optimal; distribusi, untuk mewujudkan keadilan melalui pemerataan, termasuk antarwilayah dan antar kelompok masyarakat; serta stabilisasi, untuk menjaga ketahanan perekonomian nasional dari berbagai ketidakpastian global.
Dalam konteks inilah, APBN menjadi motor penting yang menggerakkan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi. Upaya penguatan peran tersebut ditandai dengan inisiatif pembentukan Center of Public Finance Research (CPFR) sebagai wadah kajian akademis, kolaborasi, dan penghasil rekomendasi kebijakan berbasis bukti. Melalui langkah ini, kebijakan fiskal diharapkan semakin inklusif, berkeadilan, dan berdampak nyata bagi Indonesia.
Video knowledge capture di atas merupakan pesan singkat dari Wakil Menteri Keuangan, Bapak Suahasil Nazara, terkait peran APBN sebagai instrumen kebijakan fiskal yang disampaikan pada Acara Diseminasi Arah Kebijakan Fiskal 2026 dan Rencana Pembentukan Center For Public Finance Research (Kemenkeu Center) yang diselenggarakan di Pusdiklat AP pada tanggal 22-23 Agustus 2025. Untuk melihat video lengkap Bapak Wakil Menteri Keuangan, dapat disaksikan melalui channel Youtube Pusdiklat Keuangan Publik dengan link sebagai berikut: <a href="https://www.youtube.com/playlist?list=PLz5Phzs3fsCsySXgc88nXekSp5C6DdJbE">https://www.youtube.com/playlist?list=PLz5Phzs3fsCsySXgc88nXekSp5C6DdJbE</a>