Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

<p>Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/Institusi Lainnya dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal penyedia a. tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, &#160;tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan, atau dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/jasa; b. menyebabkan kegagalan bangunan; c. menyerahkan jaminan yang tidak dapat dicairkan; d. melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah/volume hasil&#160;<br />pekerjaan berdasarkan hasil audit; e. menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit;&#160;<br />f. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak; g. menyerahkan Barang dengan nilai tingkat komponen dalam negeri lebih rendah dari nilai tingkat komponen dalam negeri yang tertuang dalam Kontrak; h. menyerahkan Barang impor untuk Barang yang seharusnya memiliki nilai tingkat komponen dalam negeri sesuai dengan yang tertuang dalam Kontrak; dan/atau i. menyerahkan Produk impor yang seharusnya Produk Dalam Negeri sesuai self declare sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3).Penyedia dikenai sanksi administratif apabila melanggar ketentuan tersebut.&#160;</p>