Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

<p></p>
<div>
<div>Kontrak Berbasis Kinerja (Performance-Based Contract) yang diperkenalkan melalui Perpres No. 46 Tahun 2025 merupakan inovasi penting dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Berbeda dengan kontrak tradisional yang berfokus pada input atau volume pekerjaan, kontrak ini menitikberatkan pada hasil akhir atau kualitas layanan yang dirasakan masyarakat. Pembayaran kepada penyedia didasarkan pada pencapaian indikator kinerja tertentu, seperti Service Level Agreement (SLA). Selain itu, risiko teknis dan manajerial sebagian besar dialihkan kepada penyedia untuk mendorong efisiensi dan inovasi. Sistem ini juga menerapkan mekanisme insentif dan penalti guna memastikan target kinerja tercapai. Dengan pembayaran lumpsum dan potensi kontrak multiyears, kebijakan ini bertujuan meningkatkan efektivitas anggaran serta mewujudkan prinsip value for money dalam pelayanan publik.</div>
</div>
<p>&#160;</p>