Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) merupakan program Presiden Joko Widodo yang dipandang bagus di kalangan petani kelapa sawit. Terlebih dengan dibentuknya Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, program tersebut dapat semakin diakses oleh setiap stakeholder khususnya petani kelapa sawit yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun, kebutuhan dalam meremajakan kelapa sawit di lahan lama membutuhkan pendanaan yang tidak sedikit. Dana hibah dalam PSR perlu disandingkan dengan pembiayaan dari perbankan. Pembiayaan dari perbankan yang diakses oleh petani sawit pada umumnya memiliki beban bunga yang masih setara dengan pembiayaan pada umumnya. Hal tersebut menyebabkan nilai tukar petani yang dapat dirasakan oleh petani kelapa sawit menjadi kurang maksimal karena terdapat biaya tambahan untuk pembayaran bunga pinjaman, sehingga net profit yang diterima petani berkurang.
Di sisi lain, pemerintah khususnya Kementerian Keuangan telah menyalurkan pembiayaan produktif yang murah kepada pelaku sektor UMKM melalui BLU PIP dalam Program Pembiayaan UMi UMKM. Di lapangan UMKM memiliki tiga peranan cukup besar bantuannya dalam kehidupan masyarakat kurang mampu, yaitu sebagai salah satu fasilitas untuk mengurangi kemiskinan, sebagai alat dalam proses lebih memeratakan tingkat perekonomian masyarakat kurang mampu serta sebagai salah satu sumber pendapatan negara (Kadeni &amp; Srijani, 2020). Secara keterkaitan, usaha petani kelapa sawit dalam melakukan peremajaan sawit termasuk dalam lingkup sektor UMKM. Sehingga, lebih lanjut perlu dilakukan kajian mengenai potensi pelaksaan Program Kolaboratif Program Kolaboratif Pembiayaan UMKM PIP dengan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) BPDPKS.