Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

<p>Dalam PP 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terdapat pembagian kewenangan pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Aparat Pengawasan Intern Pemerintah terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Sebelum PP ini dibuat, terjadi tumpang tindih kewenangan APIP khususnya APIP yang memeriksa kabupaten/ Kota. Dengan terbitnya PP ini tumpang tindih tersebut hilang. Kewenangan masing-masing APIP diatur dengan jelas sehingga pengawasan yang dilakukan menjadi lebih efisien dan tidak terjadi duplikasi. Pembagian kewenangan ini menggunakan basis sumber anggaran yang digunakan. Bagaimana detailnya pembagian kewenangan ini dapat dilihat dari video ini. selamat menikmati video ini semoga bermanfaat untuk kemajuan Bangsa kita.</p>