Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

<p>Pemeteraian kemudian merupakan cara pelunasan meterai yang memerlukan pengesahan dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Dengan demikian, terdapat pihak tertentu yang telah ditunjuk untuk melakukan pengesahan, yang tanpa itu pemeteraian kemudian menjadi tidak sah. Terdapat beberapa kondisi mengapa pemeteraian kemudian dilakukan. Demikian juga dengan cara pemeteraiannya, terdapat ketentuan tersendiri. Tiga cara pemeteraian kemudian memiliki persyaratan masing-masing, yaitu kapan dilakukan dan dalam hal apa. Pada video ini, Bapak Marsono, dosen Politeknik Keuangan Negara STAN memberikan gambaran mengenai kondisi, cara pemeterian kemudian, urutan yang harus dilakukan dalam melakukan pemeteraian kemudian, termasuk jumlah sanksi yang harus dilunasi ketika pemeteraian kemudian berdampak kepada sanksi administratif. Selamat menikmati.</p>