Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Ketentuan mengenai Kawasan Pabean tertuang dalam Pasal 1 angka 3, Pasal 5 ayat (3), dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Kepabeanan, yang pada intinya menjelaskan untuk keperluan pelayanan, pengawasan, kelancaran lalu lintas barang dan ketertiban bongkar muat barang, serta pengamanan keuangan negara, undang-undang ini menetapkan adanya kawasan pabean di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan menetapkan adanya kantor pabean.
Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Ketentuan lebih lanjut atas pasal-pasal dalam Undang-Undang Kepabeanan mengenai Kawasan Pabean diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2020 dan petunjuk pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-10/BC/2020.