Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Ketahanan pangan adalah fondasi dari kemandirian sebuah bangsa. Sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, Indonesia memikul tanggung jawab besar untuk memastikan setiap warganya memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, dan terjangkau. Ketersediaan pangan bukan hanya soal makan, tetapi juga menyangkut stabilitas sosial, ekonomi, dan masa depan bangsa.
Ketika pasokan pangan terganggu, dampaknya dapat merambat ke berbagai sektor: aktivitas pasar melemah, harga melonjak tajam, hingga banyak usaha kecil yang terpaksa gulung tikar. Ketahanan pangan yang rapuh bukan hanya mengancam rumah tangga, tetapi juga stabilitas dan ketentraman nasional.
Di seluruh pelosok negeri, rantai pangan menggerakkan kehidupan masyarakat. Pedagang pasar, petani, nelayan, hingga pelaku UMKM berperan penting dalam menjaga ketersediaan pangan lokal. Setiap langkah mereka&#8212;mulai dari produksi, distribusi, hingga penjualan&#8212;menjadi roda penggerak utama ekonomi daerah dan nasional.
Pemerintah hadir melalui program ketahanan pangan yang menjadi salah satu prioritas nasional. Pada tahun 2025, negara mengalokasikan APBN sebesar Rp144,6 triliun untuk mendukung produksi pangan dalam negeri, memperkuat rantai pasok, meningkatkan produktivitas petani, serta mengurangi ketergantungan pada impor. Belanja ini diharapkan mampu menjaga stabilitas harga, memperluas akses pangan, dan mengantisipasi gejolak pasar global.
Swasembada pangan bukanlah sekadar angan atau slogan. Ia adalah cerminan bangsa yang mandiri, kuat, dan sejahtera&#8212;bangsa yang mampu memenuhi kebutuhan rakyatnya dari tanahnya sendiri. Dengan kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan seluruh masyarakat, ketahanan pangan dapat menjadi gerbang menuju masa depan Indonesia yang lebih stabil dan berdaulat.