Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Fenomena tanah musnah, di mana tanah kehilangan nilai ekonomi dan fungsionalnya akibat bencana alam, perubahan lingkungan, atau aktivitas manusia, menghadirkan tantangan yang signifikan dalam kebijakan penilaian dan kompensasi lahan di Indonesia. Penelitian ini mengkaji mekanisme klasifikasi, penilaian, dan kompensasi atas lahan yang hilang, khususnya dalam konteks proyek infrastruktur publik seperti Jalan Tol Semarang-Demak. Penelitian ini mengidentifikasi dua kategori utama lahan yang hilang: (1) Lahan Hilang Tanpa Harapan Secara Ekonomi, yang tidak memiliki potensi untuk pemulihan, dan (2) Lahan Hilang dengan Potensi Ekonomi Masa Depan, yang dapat direhabilitasi melalui reklamasi atau pembangunan infrastruktur. Studi ini mengeksplorasi penerapan berbagai pendekatan penilaian lahan, termasuk Pendekatan Sebagaimana Adanya, Pendekatan Asumsi Tanah, dan Pendekatan Kombinasi, serta mengevaluasi peran Standar Penilaian Indonesia (SPI) dan Instruksi Teknis Khusus (PTKS 02) dalam menentukan pembayaran ganti rugi (uang kerohiman). Temuan menunjukkan bahwa proses penilaian yang transparan, terstruktur, dan partisipatif sangat penting untuk memastikan kompensasi yang adil, meminimalkan konflik, dan menyelaraskan pengembangan kepentingan publik dengan prinsip-prinsip keadilan sosial. Studi ini menekankan perlunya kerangka peraturan yang lebih kuat, peningkatan akurasi data, dan peningkatan koordinasi antara lembaga pemerintah dan masyarakat lokal dalam menilai dan mengkompensasi lahan yang hilang.