Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

<p>Materi ini menyajikan gambaran mekanisme pengakuan, pengukuran, dan penyajian / pengungkapan aset Sumber Daya Alam (SDA) pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).&#160;</p>
<p>Materi ini berisi antara dasar hukum penyajian aset SDA pada LKPP, yakni Ps 33 (3) UUD 1945 dan UU 5/1990 tentang SDA. Penyajian materi ini juga terkait dengan perhatian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan hasil review pelaksanaan transparansi fiskal 2018, yang mengamanatkan agar pemerintah mencantumkan perkiraan tahunan volume dan nilai aset SDA, volume dan nilai penjualan tahun sebelumnya, serta pendapatan fiskal dari pengelolaan SDA dalam LKPP. Dalam materi ini juga disampaikan aturan tentang Neraca SDA yang selama ini telah disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sesuai PP 46/2007, yang mana &#160;Neraca SDA yang disusun BPS merupakan hasil aplikasi Sistem Terintegrasi Neraca Lingkungan dan Ekonomi Indonesia (SISNERLING), guna memberi gambaran tentang dampak pembangunan terhadap ketersediaan peranan SDA dalam aktivitas kegiatan ekonomi, juga penghitungan tingkat penipisan cadangan beberapa SDA dalam neraca fisik dan moneter. Neraca SDA disusun dengan mengacu pada System of Environmental Economic Accounting (SEEA) Central Framework 2012, dari data beberapa K/L/BUMN (al Perhutani, KLHK, KemenESDM, KKP). Lebih lanjut, penyajian SDA pada LKPP juga terkait dengan aturan internasional, yakni Exposure draft 92 IPSAS (International Public Sector Accounting Standard) tentang Tangible Natural Resources, IPSAS 50 tentang Exploration for and Evaluation of Mineral Resources, dan System of Environmental Economic Accounting (SEEA) 2012.</p>