Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Dalam video ini akan dijelaskan perubahan pemahaman terkait Pejabat Perbendaharaan menurut PMK No.62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang menggantikan PMK No. 210/PMK.05/2022 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN. Hal baru tersebut sangat perlu diketahui oleh peserta pelatihan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) , Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan negara.&#160;
Materi diawali dengan penjelasan siapa saja yang termasuk dalam Pejabat Perbendaharaan tersebut. Dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Perbendaharaan tersebut adalah Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan. Dari pejabat perbendaharaan tersebut yang mengalami perubahan adalah Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen sedangkan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan tidak mengalami perubahan.
Video ditutup dengan penjelasan Hal Baru yang harus diketahui terkait penjelasan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan diprioritaskan berasal dari Pejabat Fungsional dibidang Pengelolaan Keuangan APBN yang dibina oleh Kementerian Keuangan.&#160;