Direktorat Jenderal Perbendaharaan

<p>Sesuai amanat UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, laporan keuangan pemerintah pusat disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara, khususnya terkait pelaksanaan APBN. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang andal, entitas akuntansi dan entitas pelaporan perlu menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK). Salah satu bentuk dokumentasi penerapan PIPK tersebut adalah Matriks Risiko Pengendalian atau Tabel A. Matriks Risiko Pengendalian memetakan risiko utama dan pengendalian kunci yang terkait pada setiap proses/transaksi utama dari akun signifikan. Video <em>Knowledge Capture</em> ini bertujuan menjelaskan kepada audiens mengenai gambaran umum dari matriks risiko pengendalian dalam PIPK sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.09/2019.</p>