Direktorat Jenderal Perbendaharaan

<p>Pelaporan keberlanjutan di sektor publik Indonesia masih berada pada tahap awal yang diinisiasi oleh beberapa lembaga pemerintah bersifat terfragmentasi dan belum terintegrasi. Meskipun terdapat praktik yang relatif maju pada lembaga&#160; Badan Pemeriksa Keuangan, secara keseluruhan sistem pelaporan masih belum memenuhi prinsip-prinsip yang diharapkan dalam kerangka CIPFA (Chartered Institute of Public Finance and Accountancy). CIPFA memberikan empak topik utama yang terdiri dari governance, management approach, strategy serta performance and target. Penguatan pelaporan keberlanjutan memerlukan pendekatan yang komprehensif, meliputi integrasi data, penguatan governance, penerapan risk-based management, serta pengembangan indikator berbasis dampak. Dengan demikian, pelaporan keberlanjutan tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga instrumen strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan secara efektif.&#160;</p>