Direktorat Jenderal Perbendaharaan

<p style="text-align: justify;">Transformasi birokrasi publik di Indonesia mengalami akselerasi signifikan sejak penguatan agenda reformasi birokrasi dan digitalisasi pemerintahan. Salah satu entitas yang mengalami dinamika perubahan tersebut adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai unit vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb). Dalam konteks ini, Seksi Bank menjadi sorotan karena peran strategisnya dalam pengelolaan kas negara, yang kini mengalami disrupsi fungsi seiring implementasi kebijakan simplifikasi proses pembayaran melalui sistem SPAN dan sentralisasi Payment Process Request (PPR).</p>
<p style="text-align: justify;">Permasalahan utama yang diangkat dalam artikel ini adalah: apakah Seksi Bank masih relevan dalam struktur KPPN pasca-implementasi kebijakan penyederhanaan pembayaran, dan bagaimana alternatif reposisi fungsional yang dapat ditempuh agar tetap kontributif terhadap tata kelola keuangan negara. Kajian ini penting mengingat perubahan tusi yang tidak diantisipasi dengan baik dapat menimbulkan ketimpangan beban kerja, inefisiensi sumber daya, dan melemahkan akuntabilitas institusional.</p>