Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Dalam melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan, perguruan tinggi, kementerian, lembaga, dan badan tersebut perlu melaksanakan penelitian baik penelitian mandiri, kerja sama dalam negeri, maupun kerja sama lintas negara, sehingga akan memerlukan barang-barang yang berasal dari luar negeri sebagai sarana untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean Indonesia diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk, sehingga timbul&#160;kewajiban pabean yaitu menyerahkan pemberitahuan pabean impor serta melunasi pungutan kepabeanan yang terdiri dari bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI).
 Jika impor barang-barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan masih harus dikenakan bea masuk dan PDRI, akan menjadi beban bagi importir dalam melaksanakan penelitian dalam rangka mencapai tujuan pengembangan ilmu pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan bangsa.
 Atas dasar pertimbangan tersebut, Pemerintah memberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PDRI atas importasi barang-barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2019 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan